Melky Ticonuwu: Transparansi Dana BOS dan PIP Kunci Kepuasan di Sektor Pendidikan

Screenshot_20260214-121203_WhatsApp

Manado, Pemburufakta.com – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai angka 79,9 persen. Capaian ini menjadi sorotan publik karena dinilai sebagai modal sosial yang kuat bagi pemerintah. Tingginya angka kepercayaan ini mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap berbagai program yang dicanangkan oleh kepala negara.

Menanggapi hasil survei yang menggembirakan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasinya. Pemerintah memandang angka kepuasan ini bukan sebagai sebuah target akhir yang harus dikejar, melainkan sebagai cerminan kepercayaan rakyat yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Untuk itu, seluruh jajaran kabinet diminta untuk tidak berpuas diri dan tetap fokus pada tugas utama, yaitu bekerja untuk kepentingan masyarakat luas.

Ketua lembaga survei kepuasan masyarakat Sulawesi Utara, Melky Ticonuwu, SH, turut memberikan pandangannya terkait metodologi pengukuran kepuasan publik. Menurutnya, survei terhadap figur publik tidak hanya mengukur popularitas, tetapi juga menilai aspek-aspek konkret seperti kinerja birokrasi, kualitas pelayanan publik, dan dampak pembangunan yang dirasakan langsung oleh warga. Evaluasi ini penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Salah satu indikator utama yang menjadi perhatian dalam survei tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis. Masyarakat, khususnya orang tua siswa, menilai bagaimana pelayanan dan penyaluran makanan bergizi ini dapat diterima dengan baik oleh pihak sekolah. Aspek ketepatan waktu, kebersihan, serta kandungan gizi dalam menu yang disajikan menjadi tolok ukur keberhasilan program unggulan Presiden Prabowo ini di mata publik.

Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi sorotan melalui efektivitas penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Publik menilai bagaimana dana tersebut dikelola oleh sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar serta apakah bantuan tunai untuk siswa kurang mampu tepat sasaran. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan menjadi kunci utama dalam meraih kepercayaan masyarakat.

Tidak hanya di bidang pendidikan, layanan publik di sektor kesehatan juga masuk dalam kuesioner penilaian. Masyarakat diminta pendapatnya mengenai pelayanan di Rumah Sakit Umum, mulai dari aksesibilitas, prosedur administrasi, hingga kualitas perawatan yang diberikan. Respons cepat pemerintah dalam meningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan menjadi salah satu faktor penentu kepuasan publik.

Di sisi lain, sektor energi dan kebutuhan pokok juga tidak luput dari penilaian. Warga menilai kualitas pelayanan dan kualitas produk di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Keakuratan takaran, kebersihan fasilitas, serta ketersediaan stok menjadi perhatian utama. Hal ini berkaitan erat dengan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari.

Untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan penilaiannya, Lembaga Survei Kepuasan Publik menyediakan akses partisipasi publik. Masyarakat yang ingin memberikan masukan terkait pelayanan publik, termasuk evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis yang dikelola oleh SPPG, dapat mengakses laman resmi Sukma.or.id. Partisipasi aktif dari warga diharapkan dapat menjadi umpan balik konstruktif bagi LSKP dalam menyempurnakan program-program strategis di masa mendatang. (**)